25 Soal Asesmen Formatif PPKN Kelas 8 BAB 3: Peraturan di Negaraku

Efektivitas latihan soal dalam pembelajaran sangat tinggi, karena membantu siswa memahami konsep, memperkuat ingatan, dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Beberapa cara latihan soal dapat efektif antara lain:

Meningkatkan Pemahaman Konsep: Dengan mengerjakan berbagai jenis soal, siswa dapat melihat konsep dari berbagai sudut pandang, sehingga pemahaman mereka lebih mendalam.

Identifikasi Kelemahan: Latihan soal membantu siswa mengidentifikasi area yang mereka kuasai dan area yang masih perlu ditingkatkan.

Meningkatkan Retensi: Mengulangi materi melalui latihan soal membantu memperkuat ingatan jangka panjang.

Simulasi Ujian: Latihan soal membantu siswa mempersiapkan diri menghadapi ujian sesungguhnya, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kepercayaan diri.

Meningkatkan Keterampilan Pemecahan Masalah: Soal-soal yang menantang dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah.

Evaluasi Diri: Siswa dapat menilai kemajuan mereka sendiri dan membuat rencana belajar yang lebih efektif. Untuk hasil yang optimal, latihan soal sebaiknya dilakukan secara teratur, dengan variasi jenis soal, dan disertai dengan review atau pembahasan untuk memahami kesalahan yang terjadi.

Sobat elpedia!! Berikut ini adalah Soal HOTS Pilihan Ganda PPKN Kelas 8 BAB 3: Peraturan di Negaraku. Yuk Gaes!!!.. Persiapkan diri kamu, Buktikan bahwa kamu HEBAT!!!
SELAMAT MENGERJAKAN

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memilih jawaban yang kamu anggap benar!

---

SOAL 1

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengapa UUD 1945 ditempatkan pada posisi tertinggi? ...

A.	Karena UUD 1945 dibuat oleh presiden

B.	Karena UUD 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum negara

C.	Karena UUD 1945 adalah peraturan tertua di Indonesia

D.	Karena UUD 1945 tidak bisa diubah

Jawaban: B

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU.

SOAL 2

Jika terjadi pertentangan antara Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang, apa yang seharusnya dilakukan? ....

A.	Mengikuti Peraturan Pemerintah karena lebih baru

B.	Mengikuti Undang-Undang karena kedudukannya lebih tinggi

C.	Membuat peraturan baru yang menggabungkan keduanya

D.	Menanyakan kepada presiden mana yang harus diikuti

Jawaban: B

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU

SOAL 3

Bagaimana peran masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011? ....

A.	Masyarakat tidak boleh ikut campur dalam pembuatan undang-undang

B.	Masyarakat hanya boleh mengkritik setelah undang-undang disahkan

C.	Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

D.	Masyarakat harus menerima semua undang-undang tanpa boleh memberi masukan

Jawaban: C

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU

SOAL 4

Apa implikasi dari asas "lex superior derogat legi inferiori" dalam sistem hukum Indonesia? ....

A.	Peraturan yang baru menggantikan peraturan yang lama

B.	Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah

C.	Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum

D.	Semua peraturan memiliki kedudukan yang sama

Jawaban: B

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU

SOAL 5

Mengapa diperlukan adanya Peraturan Daerah (Perda) dalam sistem perundang-undangan Indonesia? ....

A.	Untuk mempersulit sistem pemerintahan

B.	Untuk mengakomodasi kekhususan dan keragaman daerah

C.	Agar setiap daerah bisa membuat hukumnya sendiri tanpa mengikuti hukum nasional

D.	Karena diperintahkan oleh negara lain

Jawaban: B

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU

SOAL 6

Bagaimana cara menyelesaikan konflik antara Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah? ....

A.	Selalu mengikuti Peraturan Daerah karena lebih sesuai dengan kondisi lokal

B.	Selalu mengikuti Peraturan Pemerintah karena berlaku nasional

C.	Melakukan uji materiil ke Mahkamah Agung

D.	Membiarkan masing-masing daerah memilih peraturan yang ingin diikuti

Jawaban: C

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU

SOAL 7

Apa fungsi Prolegnas (Program Legislasi Nasional) dalam proses pembentukan undang-undang? ....

A.	Untuk memperlambat proses pembuatan undang-undang

B.	Sebagai instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis

C.	Untuk membatasi jumlah undang-undang yang dibuat setiap tahun

D.	Agar DPR bisa menolak usulan undang-undang dari pemerintah

Jawaban: B

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU

SOAL 8

Bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang? ....

A.	Membuat undang-undang baru

B.	Melakukan uji materiil terhadap undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945

C.	Mengesahkan semua undang-undang yang diajukan DPR

D.	Mengawasi pelaksanaan undang-undang di masyarakat

Jawaban: B

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU

SOAL 9

Apa yang dimaksud dengan "omnibus law" dan bagaimana penerapannya di Indonesia? ....

A.	Hukum yang berlaku di semua negara

B.	Undang-undang yang mengatur banyak ketentuan lintas sektor dalam satu undang-undang

C.	Hukum yang hanya berlaku untuk kalangan tertentu

D.	Undang-undang yang dibuat oleh presiden tanpa persetujuan DPR

Jawaban: B

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU

SOAL 10

Mengapa perlu ada masa transisi dalam pemberlakuan suatu undang-undang baru? ....

A.	Agar masyarakat memiliki waktu untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan aturan baru

B.	Untuk memberi kesempatan pemerintah mengubah undang-undang tersebut

C.	Agar undang-undang lama masih bisa digunakan

D.	Karena diharuskan oleh konstitusi

Jawaban: A

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU

SOAL 11

Bagaimana cara mengatasi tumpang tindih antara peraturan pusat dan daerah? ....

A.	Selalu mengikuti peraturan pusat tanpa mempertimbangkan kondisi daerah

B.	Membiarkan masing-masing daerah membuat peraturannya sendiri

C.	Melakukan harmonisasi peraturan dan menerapkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan

D.	Menghapus semua peraturan daerah

Jawaban: C

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU

SOAL 12

Apa dampak dari ketidakpatuhan terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan? ....

A.	Tidak ada dampak karena asas-asas tersebut hanya formalitas

B.	Dapat mengakibatkan peraturan yang tidak efektif, tumpang tindih, atau bahkan inkonstitusional

C.	Membuat proses pembuatan undang-undang menjadi lebih cepat

D.	Mempermudah penegakan hukum

Jawaban: B

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU

SOAL 13

Bagaimana peran teknologi informasi dalam proses pembentukan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan? ....

A.	Tidak ada peran karena pembuatan undang-undang harus dilakukan secara manual

B.	Hanya untuk menyimpan arsip undang-undang

C.	Dapat meningkatkan efisiensi proses pembentukan dan memudahkan akses masyarakat terhadap informasi peraturan

D.	Untuk menggantikan peran DPR dalam membuat undang-undang

Jawaban: C

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU

SOAL 14

Apa yang dimaksud dengan "regulatory impact assessment" dan mengapa penting dalam pembuatan peraturan? ....

A.	Penilaian dampak peraturan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi suatu regulasi

B.	Penilaian tentang popularitas suatu peraturan di masyarakat

C.	Penilaian tentang biaya pembuatan suatu peraturan

D.	Penilaian tentang lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membuat peraturan

Jawaban: A

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU

SOAL 15

Bagaimana cara mengatasi konflik antara hukum adat dan hukum nasional dalam sistem perundang-undangan Indonesia? ....

A.	Selalu mengutamakan hukum adat tanpa mempertimbangkan hukum nasional

B.	Menghapus semua hukum adat dan hanya menggunakan hukum nasional

C.	Mencari harmonisasi dengan tetap menghormati hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional

D.	Membiarkan masing-masing daerah memilih antara hukum adat atau hukum nasional

Jawaban: C

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU

SOAL 16

Apa yang dimaksud dengan "sunset clause" dalam pembuatan peraturan dan apa manfaatnya? ....

A.	Klausul yang membuat peraturan hanya berlaku pada malam hari

B.	Klausul yang menetapkan batas waktu berlakunya suatu peraturan untuk menghindari peraturan yang tidak relevan

C.	Klausul yang melarang pembuatan peraturan baru

D.	Klausul yang membuat peraturan berlaku selamanya

Jawaban: B

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU

SOAL 17

Bagaimana peran lembaga peradilan dalam menjaga kualitas peraturan perundang-undangan? ....

A.	Membuat peraturan baru untuk menggantikan peraturan yang bermasalah

B.	Melakukan uji materiil dan membatalkan peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

C.	Mengesahkan semua peraturan tanpa mempertimbangkan kualitasnya

D.	Mengawasi proses pembuatan peraturan di DPR

Jawaban: B

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU

SOAL 18

Apa yang dimaksud dengan "constitutional complaint" dan bagaimana penerapannya di Indonesia? ....

A.	Keluhan tentang isi konstitusi

B.	Pengaduan warga negara atas pelanggaran hak konstitusional yang belum diterapkan di Indonesia

C.	Komplain tentang kinerja anggota DPR

D.	Protes terhadap keputusan presiden

Jawaban: B

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU

SOAL 19

Bagaimana cara mengatasi inflasi peraturan (terlalu banyaknya peraturan) di Indonesia? ....

A.	Membuat lebih banyak peraturan untuk mengatur segala hal

B.	Melakukan deregulasi, simplifikasi, dan harmonisasi peraturan

C.	Menghapus semua peraturan dan membiarkan masyarakat mengatur diri sendiri

D.	Membuat satu peraturan yang mencakup semua aspek kehidupan

Jawaban: B

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU

SOAL 20

Apa implikasi dari prinsip "presumption of constitutionality" dalam sistem hukum Indonesia? ....

A.	Semua undang-undang dianggap bertentangan dengan konstitusi sampai dibuktikan sebaliknya

B.	Semua undang-undang dianggap sesuai dengan konstitusi sampai dibuktikan sebaliknya

C.	Konstitusi tidak boleh diubah dalam keadaan apapun

D.	Mahkamah Konstitusi harus menguji semua undang-undang

Jawaban: B

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU

SOAL 21

Bagaimana peran partai politik dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia? ....

A.	Partai politik tidak memiliki peran dalam pembentukan undang-undang

B.	Partai politik membuat undang-undang secara sepihak

C.	Partai politik berperan dalam mengajukan dan membahas rancangan undang-undang melalui anggotanya di DPR

D.	Partai politik hanya boleh mengkritik undang-undang yang sudah jadi

Jawaban: C

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU

SOAL 22

Apa yang dimaksud dengan "legislative preview" dan bagaimana penerapannya di Indonesia? ....

A.	Tinjauan terhadap undang-undang yang sudah berlaku

B.	Pengujian rancangan undang-undang sebelum disahkan, yang belum diterapkan secara formal di Indonesia

C.	Pembatalan undang-undang oleh presiden

D.	Pembuatan ringkasan undang-undang untuk publik

Jawaban: B

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU

SOAL 23

Bagaimana cara mengatasi peraturan daerah yang diskriminatif atau melanggar HAM? ....

A.	Membiarkan peraturan tersebut tetap berlaku karena otonomi daerah

B.	Menunggu sampai ada protes dari masyarakat

C.	Melakukan uji materiil ke Mahkamah Agung atau meminta pembatalan oleh pemerintah pusat

D.	Membuat peraturan daerah tandingan

Jawaban: C

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU

SOAL 24

Apa yang dimaksud dengan "regulatory guillotine" dan bagaimana potensi penerapannya di Indonesia? ....

A.	Hukuman untuk pembuat undang-undang yang buruk

B.	Metode untuk menghapus peraturan yang tidak perlu atau menghambat secara cepat dan sistematis

C.	Sistem untuk membuat undang-undang secara otomatis

D.	Cara untuk memaksa semua orang mematuhi undang-undang

Jawaban: B

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU

SOAL 25

Bagaimana peran media massa dalam proses pembentukan dan pengawasan peraturan perundang-undangan? ....

A.	Media massa tidak boleh memberitakan proses pembuatan undang-undang

B.	Media massa hanya boleh memuji semua undang-undang yang dibuat pemerintah

C.	Media massa berperan dalam menginformasikan, mengedukasi publik, dan menjadi watchdog dalam proses legislasi

D.	Media massa harus mengabaikan isu-isu seputar pembuatan undang-undang

Jawaban: C

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU

ULANGI LAGI SOAL LAINNYA

Semoga Latihan Soal HOTS Pilihan Ganda PPKN Kelas 8 BAB 3: Peraturan di Negaraku ini bermanfaat dan bisa memberikan semangat untuk selalu berlatih. Salam sukses, Sobat Elpedia !!!.

Demikianlah soal Soal HOTS Pilihan Ganda PPKN Kelas 8 BAB 3: Peraturan di Negaraku, Semoga bermanfaat dalam mempersiapkan ujian atau asesmen. Baca juga soal-soal pada DAFTAR ISI di bawah ini!